agus joko pramono - An Overview

agus joko pramono - An Overview

Blog Article

Offered the extended-time horizon and broad access of the IDI, I hope to learn how SAIs can direct by themselves to attain equally harmonised objectives and satisfy their person Management roles to provide steady oversight, Perception and foresight in sustainably managing general public means." 

Through his tenure, he also initiated the audit from the preparedness of Indonesian Authorities’s implementation with the SDGs.

IDI's Board is composed of 10 members from diverse supreme audit establishments. Get to know them better in our "Meet the Board" series.

Dalam kesempatan itu, Retno bercerita telah diberikan kesempatan menjadi menteri luar negeri selama ten terakhir, di mana menjalankan politik luar negeri kerap tak mudah baginya. 

In case the finance, effectiveness, and various sure purpose audits are built-in, the BPK can challenge fraud threats or the procedure crossing the conventional during the in the vicinity of upcoming, he expounded.

Pencapaian-pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kapasitas Agus dalam bidang audit dan pengelolaan keuangan, tetapi juga kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan di panggung agus joko pramono internasional.

But Agus appeared to acquire no serious pushback following he claimed he would hold the armed service away from politics.

This "Cited by" count incorporates citations to the following content in Scholar. The ones marked * can be various with the post from the profile.

menetapkan jenis dokumen, facts, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Layanan ini merupakan sarana layanan on line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Dari buku itu, dia mengetahui jika AJP sejak dulu sudah bercita-cita untuk menjadi anggota BPK sampai akhirnya cita-cita tersebut terwujud pada tahun 2013.

menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.